Jamal D. Rahman

2 September 2015

Jalan Keluar bagi Presiden Jokowi

Filed under: Esai Bahasa — Jamal D. Rahman @ 05:00

Oleh Jamal D. Rahman

Ada kabar mengejutkan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yaitu keluarnya kebijakan yang mencoret syarat “dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia” bagi pekerja asing yang dipekerjakan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015, menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013. Peraturan baru itu ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 29 Juni 2015, namun baru diketahui publik akhir Agustus lalu dan segera mendapatkan sejumlah reaksi.

Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa dengan Jokowi, rupanya telah lama menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri untuk menderegulasi peraturan yang tidak bersahabat dengan iklim investasi di Indonesia. Di antara ketentuan yang dianggap menghambat arus investasi ke Indonesia adalah syarat mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia (yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013). Untuk membuka keran investasi itulah syarat tersebut dicoret.

Banyak aspek dari peraturan baru itu perlu didiskusikan. Misalnya, seberapa tepat dan strategis kebijakan tersebut. Misalnya lagi, seberapa jauh syarat itu menghambat arus investasi, dan seberapa efektif penghapusannya akan membangun iklim kondusif bagi investasi. Juga, apa dampak peraturan tersebut bagi pekerja domestik. Tapi cukuplah di sini kita mendiskusikan satu segi, yaitu apa arti kebijakan baru tersebut dalam konteks komitmen seorang presiden dan pemerintahannya terhadap bahasa nasionalnya ―dan akhirnya komitmennya terhadap sastra bangsa dan negaranya.

Dalam konteks inilah kebijakan pencoretan syarat mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi pekerja asing, terasa mengejutkan. Mengejutkan, karena kebijakan tersebut menunjukkan tidak sensitifnya pemerintahan Presiden Jokowi terhadap bahasa Indonesia. Sementara, lewat Sumpah Pemuda 1928 kita berikrar bahwa kita menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah komitmen kebangsaan yang terus-menrus kita rawat dan kita hidupkan. Kita pun terus berusaha memajukan dan memantapkan kedudukan bahasa Indonesia, bahkan berusaha mendorongnya menjadi bahasa internasional.

Lalu, setelah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 telanjur diundangkan, jalan keluar apa yang dapat diambil sehubungan dengan komitmen presiden pada bahasa Indonesia?

Kita punya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, yang antara lain mengatur kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia ―selanjutnya: UU Bahasa. Usahlah kita berbicara sejumlah pelanggaran atas UU Bahasa, misalnya terhadap Pasal 28 yang berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.” Sejumlah pelanggaran terhadap UU Bahasa perlu pembicaraan sendiri.

Yang relevan untuk konteks kita sekarang adalah bahwa menurut UU Bahasa, bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ―dalam kata-kata yang agak ganjil dalam UU itu: “simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Bab I, Pasal 2). Dengan demikian, komitmen pada bahasa Indonesia adalah komitmen pada simbol identitas bangsa dan negara kesatuan.

Yang juga relevan, UU Bahasa mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (Bab IV, Pasal 44). Dalam kaitan ini, kebijakan baru tersebut telah menyia-nyiakan peluang untuk mendorong bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana diamanatkan UU Bahasa.

Pertanyaan kita adalah seberapa jauh pencoretan syarat mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi pekerja asing dipertimbangkan dari sudut pentingnya kita menjunjung bahasa Indonesia sebagai simbol identitas dan martabat bangsa kita. Masalah ini terasa pelik karena ia dihadapkan pada keharusan seorang presiden dan pemerintahannya berusaha mendongkrak ekonomi negaranya di tengah tekanan ekonomi yang cukup berat sekarang. Ini dilema moral: di satu sisi presiden harus memajukan ekonomi, antara lain dengan membuat iklim yang kondusif bagi investasi; di sisi lain dia juga harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan berbagai cara, termasuk dengan mempertahankan syarat mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia bagi pekerja asing.

Dan, tepat di pusat dilema itulah komitmen Presiden Jokowi dan pemerintahannya terhadap bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa dan NKRI sedang diuji: apakah dia berpihak pada bahasa Indonesia, ataukah “mengorbankan”-nya untuk kepentingan ekonomi? Apakah dia mendorong fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ataukah justru mengerdilkannya? Sekali lagi, di sini komitmen Jokowi diuji. Diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ―yang mencoret syarat dapat berbahasa Indonesia bagi pekerja asing― membuat publik meragukan komitmen presiden dan pemerintahannya.

Tetapi, Jokowi belum terlambat benar, seandainya pun tak akan dibuat peraturan baru untuk mengoreksi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. UU Bahasa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009) memberikan jalan keluar bagi presiden untuk menunjukkan dan membuktikan komitmennya. Pasal 33 ayat (1) UU itu berbunyi: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.” Nah, Jokowi harus memastikan dipatuhinya pasal tersebut, sehingga pekerja asing pun harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di lingkungan kerjanya.

Bila pekerja asing tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonsesia, Pasal 33 ayat (2) UU Bahasa memberikan jalan keluar: “Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.” Sebagaimana Jokowi harus menjamin dipatuhinya Pasal 33 ayat (1), dia juga harus menjamin dipatuhinya Pasal 33 ayat (2) ini.

Dalam konteks itu, kita dapat mengatakan ―meskipun dengan perasaan berat: tak apa pekerja asing masuk ke Indonesia tanpa syarat memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, asal begitu bekerja di Indonesia dia harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di lingkungan kerjanya. Jika tidak dapat berbahasa Indonesia, dia harus kursus. Demikian menurut UU Bahasa. Tentu saja, di sini komitmen Jokowi untuk menjamin dipatuhinya UU Bahasa sekali lagi diuji.

Perlu digarisbawahi bahwa memastikan dipatuhinya UU Bahasa, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (2), hanya langkah minimal yang mesti dilakukan Jokowi atau pembantunya untuk menunjukkan komitmennya pada bahasa Indonesia. Tapi itu saja tidak cukup. Bagaimanapun dia juga harus melakukan langkah-langkah konkret lainnya untuk meyakinkan publik bahwa sebagai presiden dia dan pemerintahannya benar-benar memiliki komitmen pada bahasa Indonesia. Salam. []

“Catatan Kebudayaan” majalah sastra Horison, edisi September 2015.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Jamal D. Rahman

demi masa, demi kata

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

kafe sastra Jamal D. Rahman

membicarakan puisi dan cerpen anda

%d blogger menyukai ini: