Jamal D. Rahman

16 Mei 2014

Novel Bulang Cahaya Rida K Liamsi: Konstruksi Imajinasi atas Sultan Mahmud Riayat Syah

Filed under: Kritik Sastra,Makalah Seminar — Jamal D. Rahman @ 05:00

Oleh Jamal D. Rahman

“Perang saudara ini harus dihentikan. Kalau tidak,
kita semua akan binasa dan Kerajaan Riau ini akan runtuh.”

—Sultan Mahmud,
dalam Bulang Cahaya Rida K Liamsi (2007: 174).

Untuk memahami tokoh historis berikut peran dan kedudukannya dalam sejarah, sejatinya kita tidak hanya mengacu pada hasil-hasil rekonstruksi historiografi modern, melainkan juga pada rekonstruksi imajinasi (yang juga modern) atas tokoh historis itu sendiri. Sepintas, konstatasi tersebut terdengar mengandung kontradiksi: bagaimana mungkin kita memahami sosok historis lewat imajinasi? Tetapi, rekonstruksi imajinasi bagaimanapun tak selalu bisa dielakkan dalam memahami kenyataan sejarah. Persoalannya adalah bahwa apa yang disebut kenyataan sejarah, yang direkonstruksi oleh atau dalam historiografi modern, tak pernah benar-benar kenyataan yang sebenarnya, melainkan selalu merupakan sebentuk re-presentasi dan representasi, yang —paling tidak sampai batas tertentu— mendistorsi kenyataan sejarah yang ingin dikemukakannya. Rekonstruksi sejarah bagaimanapun adalah re-presentasi dan representasi fakta sejarah, yang dengan asumsi-asumsinya mengelakkan tendensi esensialis tentang fakta sejarah itu sendiri. Dalam kerangka itu, rekonstruksi imajinasi atas sejarah pada dasarnya adalah juga re-presentasi dan representasi: menghadirkan kembali dan mewakili “kehadiran” sejarah yang ingin dihadirkan. Dengan demikian, baik rekonstruksi historiografi maupun rekonstruksi imajinasi atas sosok historis pada dasarnya sama-sama mustahil menghadirkan fakta sejarah yang sebenarnya secara bulat dan utuh.

Dalam arti itu, sosok historis berikut fakta-fakta sejarah di sekitarnya baik yang disajikan oleh historiografi maupun imajinasi sama-sama merupakan sebuah konstruksi,[1] yakni sesuatu yang dibentuk atau diciptakan dalam interelasinya dengan berbagai sumber, asal-usul, asumsi, penafsiran, kesimpulan, dan bahkan mungkin “kepentingan” sosial, politik, maupun budaya. Sultan Mahmud Riayat Syah adalah sosok historis, yang dalam historiografi modern dicatat sebagai sultan Kerajaan Riau-Lingga, biasa disebut Sultan Mahmud Syah III, dan berkuasa antara tahun 1761-1812 M. Sosok ini telah direkonstruksi dalam berbagai sumber sejarah klasik dan historiografi modern, yang sampai batas tertentu mengkonstruksi secara historis sultan yang membuka Lingga, Kepulauan Riau sekarang, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga itu sendiri. Lalu, bagaimanakah tokoh historis itu direkonstruksi dan dihadirkan dalam dan oleh imajinasi modern kita? Dikemukakan dengan cara lain, bagaimanakah konstruksi imajinasi modern tentang Sultan Mahmud III sebagai sosok historis? Sebagaimana akan ditunjukkan nanti, arti penting melihat sosok historis ini dalam kontsruksi imajinasi mutakhir kita tidak saja terletak pada dimensi-dimensi emotif dari rekonstruksi dan representasi peranan dan kedudukan sosial, politik, dan budaya tokoh tersebut, melainkan juga pada relevansi aktualnya bagi situasi dan perkembangan sosial-politik kita hari ini.

Dalam konteks itu, novel Bulang Cahaya karya Rida K. Liamsi (2007)[2] merupakan karya yang relevan dan penting. Novel tersebut telah menyediakan ruang bagi imajinasi kita tentang sosok Sultan Mahmud melalui rekonstruksi dan representasi naratif, dan akhirnya konstruksi naratif atasnya. Meskipun dilihat dari struktur cerita novel itu Sultan Mahmud bukanlah tokoh utama, tak bisa tidak sosok tersebut merupakan tokoh penting, bahkan tokoh kunci dari persoalan-persoalan yang mengemuka hampir sepanjang cerita. Dikisahkan oleh seorang novelis modern asal Melayu, tak pelak lagi sosok Sultan Mahmud di sini merupakan konstruksi imajinasi mutakhir tentang tokoh historis Melayu dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19 tersebut dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, yang akan menjadi fokus pembahasan makalah ini. Sudah tentu pembahasan ini mengandung masalah teoritis, yaitu menyangkut ketegangan teoritis antara sastra dan sejarah, dan sejauhmana historisitas tokoh dalam karya fiksi (sastra) dapat diandaikan. Masalah teoritis tersebut tak terhindarkan, dan karenanya secara sepintas-kilas nanti akan didiskusikan.

 

Sultan Mahmud dalam Fiksi

Seluruh inti cerita Bulang Cahaya merupakan kilas balik, diceritakan dalam sebuah naskah beraksara Arab Melayu yang baru diterima tokoh Raja Ikhsan dari seorang kawan Belandanya. Cerita mengalir dari naskah beraksara Arab Melayu yang dibaca Raja Ikhsan itu, berbingkai-bingkai dengan kilas balik berlapis-lapis, maju-mundur, maju lagi, mundur lagi, dan seterusnya. Waktu-ceritanya terentang panjang sejak jatuhnya Malaka sampai dikukuhkannya Tengku Abdurrahman menjadi Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga. Tapi waktu-cerita utamanya adalah masa ketika Kerajaan Riau-Lingga berada di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud, yang dilantik sebagai sultan dalam usia belum lagi genap 12 tahun. Bahkan, dengan melihat segi-segi yang sangat menentukan dari beberapa bagian cerita yang dapat dipandang sebagai inti cerita dengan berbagai konflik dan intrik politik internal keluarga kerajaan, waktu-cerita utama bisa dipersempit lagi, yaitu dari masa Raja Djaafar masih remaja —ketika cintanya pada Tengku Buntat mulai bersemi— sampai kelak ketika dia sebagai Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga mengukuhkan Tengku Abdurrahman menjadi sultan Kerajaan Riau-Lingga menggantikan ayahnya, Sultan Mahmud, yang belum lama mangkat. Dalam waktu-cerita yang lebih pendek ini, bertemulah dua sosok penting Kerajaan Riau-Lingga, yaitu Yang Dipertuan Besar Mahmud Syah dan Yang Dipertuan Muda Raja Djaafar. Dengan dua waktu-cerita utama itu, segera jelas bahwa tokoh yang tampak menonjol atau ingin ditonjolkan dalam karya fiksi ini adalah Sultan Mahmud dan Raja Djaafar. Tetapi, dalam rangka makalah ini, kacamata pembesar akan digunakan terutama untuk melihat sosok Sultan Mahmud adanya.

Marilah kita mulai sinopsis cerita secara kronologis dari pelantikan Tengku Mahmud sebagai sultan Riau, setelah ditinggal wafat ayahnya Sultan Abdul Jalil. Suasana menjelang pelantikan itu tampak tegang, karena munculnya perselisihan —tepatnya perebutan kekuasaan— antara puak Melayu yang menginginkan sultan baru berdarah Melayu di satu pihak, dan puak Bugis yang menginginkan sultan berdarah Bugis di lain pihak.[3] Masalahnya adalah Tengku Mahmud masih berusia 10 tahun (h. 108), atau belum lagi 12 tahun, dan berdarah Melayu-Bugis pula. Bagi kedua belah puak, ini kesempatan untuk mengukuhkan sultan dari pihak masing-masing. Tapi bagaimanapun, kedua belah puak sebenarnya terikat pada sumpah setia Melayu-Bugis, yaitu bahwa Sultan Sulaiman dari puak Melayu dan keturunannya akan menjabat sebagai sultan, sedangkan Daeng Marewo dari puak Bugis dan keturunannya akan menjabat Yang Dipertuan Muda. Maka, menghadapi ketegangan tersebut, Daeng Kemboja sebagai Yang Dipertuan Muda, mengambil sikap tegas. “Kami pihak sebelah Bugis tidak mau berhianat dan tidak amanah. Apapun terjadi, ananda Mahmud harus dilantik dan dirajakan di Riau,” katanya geram. Dengan nada menantang, dia berkata pula, “Sekarang, siapa saja yang berkeberatan dengan dirajakannya ananda Mahmud, silakan maju. Halemang ini akan menjadi penentu.” (h. 110). Dan, Tengku Mahmud pun dilantik sebagai sultan.

Untuk sementara, Daeng Kemboja berhasil meredam konflik. Tapi bagaimanapun Sultan Mahmud mewarisi benih-benih konflik, yang akan menjadi pekerjaan rumahnya hampir sepanjang hayatnya. Perkawinan silang antara puak Melayu dan Bugis, yang sudah berlangsung sejak dua generasi sebelumnya, ternyata tidak berhasil sepenuhnya meredam benih konflik tersebut. Bagi puak Melayu, dilantiknya Sultan Mahmud justru mengukuhkan puak Bugis, sebab dengan usianya yang baru 10 tahun praktis kendali pemerintahan berada di tangan puak Bugis, yaitu Yang Dipertuan Muda Daeng Kemboja. Lebih dari itu, benar bahwa Sultan Mahmud adalah anak kandung Sultan Sulaiman yang berdarah Melayu. Tapi bagaimanapun ibu kandung Sultan Mahmud adalah Daeng Putih, yang tak lain merupakan anak Daeng Marewo yang berdarah Bugis. Dengan demikian, naiknya Sultan Mahmud ke tahta kesultanan justru mengukuhkan dominasi puak Bugis dalam elit politik Kerajaan Johor-Riau. Desas-desus ketidakpuasan dari kedua pihak —terutama dari pihak Melayu— berikut intrik-intrik politik yang cukup tegang, merebak di hampir seluruh bagian cerita.

Peristiwa penting dan menentukan terjadi sekitar 20 tahun kemudian, yaitu pecahnya Perang Riau. Ini perang Kerajaan Riau melawan Belanda. Perang itu berkobar selama kurang-lebih delapan bulan, hingga Belanda sempat terdesak dan terkepung di Malaka. Tapi bagi Kerajaan Riau-Lingga, perang itu berakhir tragis: Yang Dipertuan Muda Raja Haji —panglima perang Kerajaan Riau yang terkenal gagah berani— tewas dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun, api perlawanan tak lantas padam. Sisa-sisa laskar Kerajaan Riau terus melancarkan perlawanan. Tapi bagi Belanda, perlawanan itu tidaklah berarti, alih-alih malah menyulut kemarahan mereka kepada orang-orang Bugis, sebab orang-orang Bugislah yang memimpin dan mengobarkan perlawanan terhadap Belanda.

Kekalahan Kerajaan Riau atas Belanda ini memaksa Sultan Mahmud untuk berunding dengan Belanda. Perundingan pun berlangsung di atas kapal Utrech, kapal perang Belanda. Dalam perundingan itu, Sultan Mahmud dipaksa mengaku kalah perang dan tunduk pada Belanda, dan —satu hal yang nanti menyulitkan Sultan Mahmud dalam menangani konflik internal kerajaan— Riau berjanji untuk tidak lagi mengangkat orang Bugis dan keturunannya sebagai Yang Dipertuan Muda (h. 120). Tentu saja, hasil perundingan itu memberikan kesempatan bagi puak Melayu untuk mengambil alih jabatan Yang Dipertuan Muda.

Tunduk pada perjanjian itu, Sultan Mahmud akhirnya mengangkat Tengku Muda Muhammad sebagai Yang Dipertuan Muda, menggantikan almarhum Raja Haji. Tengku Muda Muhammad, yang berdarah Melayu, tampak ambisius untuk merebut kedudukan itu dari puak Bugis, namun tidak terang-terangan mengemukakannya, dan bahkan pura-pura keberatan menerima jabatan Yang Dipertuan Muda. Sudah tentu keputusan Sultan Mahmud itu memancing protes dari puak Bugis. Namun Sultan Mahmud bergeming. “Kita sudah kalah perang. Kita sudah menandatangani perjanjian damai dengan Belanda. Belanda tidak membolehkan pihak sebelah Bugis menjadi Yang Dipertuan Muda,” kata sultan memberikan alasan (h. 122). Tetapi, bukankah ada Raja Djaafar, anak Raja Haji, yang berdarah Melayu-Bugis, yang secara adat berhak mewarisi jabatan itu? “Kontrak politik dengan Belanda itu berlaku untuk semua keturunan Bugis. Raja Djaafar kan puteranya ayahanda almarhum Teluk Ketapang [Raja Haji]? Dia juga masih muda. Yang Dipertuan Besar muda, Yang Dipertuan Muda muda. Kepada siapa negeri akan berlindung?” suara Sultan Mahmud menggelegar dalam tempias wajahnya yang merah. Tengku Muda Muhammad pun dilantik sebagai Yang Dipertuan Muda, menggantikan almarhum Raja Haji.

Selanjutnya, Sultan Mahmud memutuskan untuk pindah ke Lingga, dan berkerajaan di sana, agar Belanda tak mudah menyerang dan menaklukkan Kerajaan Riau. Dia akan membangun kota baru di Lingga, dan dari sana Kerajaan Riau akan dibangun kembali setelah mengalami kemunduran akibat kalah perang. Kepada Yang Dipertuan Muda-nya sultan berpesan untuk menjaga Riau, berjaga-jaga dari berbagai kemungkinan buruk, melakukan langkah-langkah yang diperlukan, tapi jangan sampai membuat Belanda marah. “Kita belum siap untuk berperang lagi,” katanya (h. 124).

Bagaimanapun, keputusan Sultan Mahmud mengangkat Tengku Muda Muhammad —yang berdarah Melayu— sebagai Yang Dipertuan Muda menimbulkan gejolak di kalangan puak Bugis. Belum lagi sebulan setelah pelantikan Tengku Muda Muhammad, Raja Ali datang ke Lingga bersama 300 orang pasukannya, menghadap Sultan Mahmud, menuntut agar jabatan Yang Dipertuan Muda dikembalikan kepada puak Bugis. Sultan Mahmud bersiteguh menolak tuntutan itu. Maka Raja Ali pun mengancam. Sambil meletakkan keris di depan sultan, dengan lantang dia berkata, “Kalau patik tidak dapat mengambil [jabatan itu] secara baik, patik akan ambil secara perang.” (h. 167). Merasa tuntutannya tak diindahkan, bersama pasukannya Raja Ali berangkat ke Riau untuk merebut jabatan Yang Dipertuan Muda dari tangan Tengku Muda Muhammad. Perang pun pecah selama 20 hari. Raja Ali hampir memenangkan pertempuran itu, kalau saja panglima utusan Sultan Mahmud —yang membawa titah agar perang dihentikan dan agar kedua puak berdamai— terlambat datang. Dan perang pun usai.

Dari Lingga, Sultan Mahmud segera berangkat ke Riau, dan memanggil kedua puak serta sejumlah pembesar Melayu dan Bugis untuk menghadap. Pertemuan itu mencari jalan keluar dari gejolak serta konflik politik Kerajaan Riau-Lingga, yang sesungguhnya tak lain daripada perang saudara. “Perang saudara ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita semua akan binasa dan Kerajaan Riau ini akan runtuh,” kata Sultan Mahmud dengan suara muram. Memperhatikan usulan dari peserta pertemuan, yang hampir semuanya sepakat untuk menjalin pertalian Melayu-Bugis melalui hubungan darah, yaitu perkawinan antara puak Melayu dan puak Bugis, sultan akhirnya memutuskan tiga hal (h. 183). Pertama, jabatan Yang Dipertuan Muda dikembalikan kepada puak Bugis, sedangkan Yang Dipertuan Muda Tengku Muhammad akan mendapat jabatan baru, yaitu Temenggung Riau. Kedua, anak perempuan Tengku Muda Muhammad, yaitu Tengku Buntat yang berdarah Melayu, akan dinikahkan dengan Tengku Husin, putera sultan sendiri, yang berdarah Melayu-Bugis.[4] Ketiga, Sultan Mahmud akan menikahi Raja Hamidah, anak Raja Haji yang berdarah Melayu-Bugis itu.

Setelah kelak Yang Dipertuan Muda Raja Ali meninggal, Sultan Mahmud mengangkat Raja Djaafar sebagai Yang Dipertuan Muda. Sebenarnya, setelah cintanya pada Tengku Buntat kandas (karena sultan memutuskan bahwa Tengku Buntat akan dinikahkan dengan puteranya sendiri, Tengku Husin) dan merasa patah hati sangat dalam, Raja Djaafar ingin melupakan Riau. Tak lama setelah cintanya kandas, dia meninggalkan Riau, dan menjadi saudagar di Kelang dan Selangor. Karenanya, ketika utusan Sultan Mahmud datang menemui Raja Djaafar untuk menyampaikan pesan sultan bahwa dia akan diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga, Raja Djaafar tak segera menyambutnya. Tapi akhirnya utusan itu, Raja Husin yang adalah teman sepermainan Raja Djaafar sejak kecil, berhasil membujuknya. Raja Djaafar akhirnya berangkat ke Lingga menghadap Sultan Mahmud, dan bersedia menggantikan almarhum Raja Ali. Kepada Raja Djaafar inilah Sultan Mahmud —yang sudah sakit-sakitan dan sadar bahwa dia sudah uzur— menyampaikan pesan-pesan politik terakhirnya. Intinya adalah agar Raja Djaafar menjaga keutuhan Kerajaan Riau-Lingga, baik dari ancaman konflik internal maupun ancaman dari luar, khususnya Belanda.

Dan Sultan Mahmud akhirnya wafat. Bulang Cahaya melukiskan suasana duka itu (h. 268):

Perkabungan pun diperintahkan. Kabar dikirim ke segenap penjuru negeri, danpara sanak keluarga, handai tolan, danpejabat kerajaan dari tokong pulau, berdatangan, sampai Subuh tiba. Bau setanggi dan kemenyan, menyeruak ke merata empat, keluar dari celah-celah istana, ke kampung-kampung dan sungai. Bacaan Yaasin terus bersambung-sambung sampai kokok ayam tiba.

 

Sastra dan Sejarah: Mengatasi Ketegangan

Membaca novel Bulang Cahaya karya Rida K Liamsi adalah membaca sejarah Kerajaan Riau-Lingga dalam perspektif sastra Indonesia modern. Kisah novel tersebut jelas mengacu pada sejarah kerajaan Riau-Lingga dalam rentang waktu yang —tentu saja atas satu dan lain petimbangan— dibatasi oleh penulisnya, yaitu terutama pada masa kerajaan Riau-Lingga dipimpin oleh Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah (1761-1812). Dengan demikian, novel setebal 321 halaman itu merupakan rekonstruksi imajinasi atas sepenggal sejarah Kerajaan Riau-Lingga, hal mana fakta-fakta historisnya —termasuk sejarah Melayu secara umum yang juga diacu dalam novel ini— sudah direkonstruksi oleh para sejarawan dan ahli Melayu atas dasar catatan dan bukti-bukti sejarah yang sejauh mungkin meyakinkan. Dalam arti itu, Bulang Cahaya sesungguhnya merupakan re-presentasi sejarah Kerajaan Riau-Lingga dalam karya sastra, tentu dengan kaidah-kaidah sastra modern.

Penting dikemukakan sekali lagi bahwa Bulang Cahaya adalah karya sastra Indonesia modern, yang tentu saja segera memberikan bayangan pertalian kompleksnya dengan sejarah Kerajaan Riau-Lingga itu sendiri: faktualitas dan fiksionalitasnya, resepsinya terhadap perbedaan pendapat para sejarawan sekitar detail sejarah Kerajaan Riau-Lingga, perbedaan dan persamaannya dengan catatan atau laporan sastra Melayu lama, dan sejauhmana novel tersebut dapat dipandang sebagai “dokumen sejarah”, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bahwa garis dimarkasi antara sastra dan sejarah dalam perspektif modern demikian tegas sehingga keduanya tampak terpisah. Sementara sejarah tetap merupakan salah satu sumber karya sastra Indonesia modern, karya sastra Indonesia modern tidak lagi dipandang sebagai sumber penting bagi sejarah, jika sama sekali memang bukan sumber informasi sejarah.[5]

Kalau bukan sumber informasi sejarah, apa arti penting “sastra sejarah” bagi sejarah itu sendiri? Apa arti Bulang Cahaya bagi sejarah Kerajaan Riau-Lingga, khususnya sejarah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah dan Yang Dipertuan Muda Raja Djaafar? Pertanyaan tersebut relevan untuk sastra Indonesia modern, namun jelas tidak relevan untuk sastra Melayu klasik, karena sastra Melayu klasik merupakan salah satu sumber informasi sejarah Melayu itu sendiri, bahkan merupakan sumber utamanya.[6] Dirumuskan dengan cara lain, arti sastra sejarah bagi sejarah Melayu sangat jelas: sastra sejarah merupakan sumber informasi sejarah, lepas dari validitas dan presisi faktualnya. Namun apa yang tak kalah penting dari fakta tersebut adalah bahwa hubungan sastra dan sejarah secara historis pada mulanya dekat, bahkan tak terpisahkan. Baru dalam perkembangannya kemudian keduanya cenderung menjauh satu sama lain, dan di ujung jalan penjauhan itu keduanya dibatasi oleh garis dimarkasi yang seolah jelas dan tegas. Untuk sebagian hal itu tercermin dari perkembangan definisi umum tentang sastra. Mula-mula sastra didefinisikan sebagai semua jenis naskah atau teks tertulis secara umum, sesuai dengan arti etimologis kata sastra itu sendiri. Lalu dalam perkembangan selanjutnya sastra dibedakan dan bahkan dipisahkan dengan apa yang disebut susastra, hal mana yang terakhir ini menunjuk pada karya sastra dalam pengertian atau kategori modern, yaitu sastra sebagai karya seni. Setelah perbedaan atau bahkan pemisahan antara sastra sebagai semua teks tertulis dan susastra sebagai karya seni sangat tegas, belakangan istilah sastra digunakan untuk pengertian susastra —sebab sastra toh tak akan lagi dikacaukan dengan sejarah.

Untuk sebagian lagi, pembedaan dan pemisahan tersebut berkaitan dengan bahan tertulis sebagai sumber informasi sejarah di satu sisi, dan dengan tahap-tahap penulisan sejarah di sisi lain. Secara diakronik, dalam hubungannya dengan sastra, penulisan sejarah tentu bertahap-tahap seiring dengan perkembangan sumber-sumber informasi yang tersedia. Pada tahap pertama, ketika belum ada sumber tertulis, sastra sejarah ditulis berdasarkan informasi lisan, jika tidak seluruhnya setidaknya sebagian besarnya. Pada tahap kedua, sejarah ditulis berdasarkan informasi dalam sastra sejarah yang ada (yakni hasil penulisan sejarah tahap pertama), yang digunakan secara kritis khususnya oleh para sejarawan modern: dengan metode-metode historiografi modern validitasnya diuji, misalnya dengan menggunakan sumber-sumber lain seperti artifak, cerita rakyat, dokumen, bahasa, dan peninggalan sejarah lainnya. Hasilnya adalah rekonstruksi sejarah yang faktualitas dan validitasnya sejauh mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks itulah sastra merupakan sumber informasi sejarah. Pada tahap ketiga, sastra bertemakan sejarah ditulis atas dasar informasi dari sumber-sumber tertulis baik hasil penulisan sejarah tahap pertama maupun —dan mungkin terutama— tahap kedua. Sastra modern yang bertemakan sejarah adalah “penulisan kembali” sejarah pada tahap ketiga ini, tentu saja berpijak pada kaidah-kaidah sastra modern.

Dalam konteks Indonesia, sudah tentu pemisahan sastra dan sejarah pertama-tama berkaitan dengan kesadaran modern tentang perbedaan antara prinsip dasar (fiktivitas dan fiksionalitas) sastra di satu sisi dan prinsip dasar (faktualitas) sejarah di sisi lain, yaitu bahwa sastra berpijak pada imajinasi, sedangkan sejarah berpijak pada fakta (Ricklefs, 1988: 199). Ditambah dengan ketatnya metode-metode historiografi modern, kesadaran tersebut mendorong lahirnya pandangan bahwa sastra modern (yang bertemakan atau bertalian dengan sejarah) tak bisa lagi dijadikan sumber informasi sejarah. Demikianlah maka seseorang yang ingin mengetahui sejarah faktual Kerajaan Riau-Lingga akan lebih memilih tulisan/ buku sejarah non-sastra tentang sejarah Kerajaan Riau-Lingga itu sendiri sebagai sumber pengetahuannya, yang ditulis dalam kerangka dan dengan metodologi historiografi modern. Sebaliknya, dia akan ragu apakah kisah dalam novel Bulang Cahaya benar-benar historis dan faktual, ataukah imajinatif belaka. Bahkan, mungkin dia sama sekali tidak mempercayainya sebagai kisah faktual dan historis. Tapi bagaimanapun, hubungan sastra dan sejarah tak pernah benar-benar terputus. Setidaknya sejarah tetap dan akan terus menjadi salah satu sumber karya sastra, dalam berbagai cara, model, dan bentuk.[7] Dengan demikian, hubungan sastra dan sejarah mengalami pasang-surut dan ketegangan yang menggeser pola hubungan keduanya dari waktu ke waktu, namun keduanya tak akan pernah benar-benar dipisahkan secara definitif.

Tentu saja sejarah menekankan faktualitas, akurasi, dan presisi faktual peristiwa. Masalahnya, paling tidak sampai batas tertentu, rekonstruksi sejarah hampir selalu merupakan penafsiran atas sumber-sumber sejarah. Jika rekonstruksi sejarah adalah penafsiran atas sumber sejarah, maka rekonstruksi sejarah selalu merupakan hasil dialog antara sejarawan dan sumber-sumber sejarahnya, dan di situ terkandung aspek dan problem hermeneutik dan semiotik. Apa yang disebut sejarah sebenarnya tak pernah benar-benar sejarah, melainkan lebih merupakan re-konstruksi atau bahkan merupakan satu konstruksi ilmuwan sejarah, yang sampai batas tertentu bekerja atas dasar suatu sistem selektif dari orientasi atas fakta sejarah. Kita tidak akan mendiskusikan masalah tersebut di sini —dan itu memang di luar lingkup makalah ini.[8] Yang ingin ditekankan di sini dengan mengemukakan secara selintas kilas tentang problem sejarah di atas adalah bahwa sejarah bagaimanapun jauh lebih kompleks daripada sekadar aspek-aspek faktual dan akurasi serta presisi faktualitas sejarah itu sendiri. Jika rekonstruksi sejarah adalah interpretasi dengan seluruh problem interpretasi itu sendiri, juga dengan problem ontologis dan epistemologis sejarah itu sendiri, maka sejarah sejatinya mencakup juga re-interpretasinya yang bukan terutama menguji kebenaran atau faktualitas sejarah, melainkan pengajuan suatu sikap terhadapnya. Dirumuskan dengan cara lain, yang penting dalam sejarah pada akhirnya bukan saja faktualitasnya, melainkan juga bagaimana sejarah disikapi oleh seorang atau beberapa penulis sejarah. Dalam kaitan ini, Alun Munslow (2012) mengatakan, kita mungkin sepakat pada level-peristiwa bahwa suatu kejadian terjadi dalam waktu dan ruang tertentu, namun arti pentingnya diberikan oleh sejarawan. “Arti [penting sejarah] tidak imanen dalam peristiwa itu sendiri,” katanya. Demikianlah maka sejarawan tidak hanya merekonstruksi kenyataan (masa lalu), melainkan juga memberikan atau menunjukkan arti pentingnya.

Dalam konteks itu, sastra sejarah tradisional bukan saja melaporkan peristiwa sejarah, melainkan mengemukakan juga sikap (penulis) sastra sejarah itu sendiri terhadap sejarah yang dilaporkannya, yakni memberikan arti penting terhadapnya. Dengan demikian, sastra sejarah tradisional di satu sisi adalah laporan sejarah, yang kebenaran faktualnya tentu saja harus diuji secara kritis, namun di sisi lain merupakan sikap dan interpretasi penulisnya terhadap sejarah itu sendiri, yang mencakup juga pemberian makna dan arti sejarah yang dilaporkannya. Dari sini kita bisa masuk ke lingkungan sastra Indonesia modern dalam hubungannya dengan sejarah. Novel Bulang Cahaya jelas merupakan karya sastra Indonesia modern yang mengambil tema sejarah Kerajaan Riau-Lingga, dan karenanya merupakan satu kasus tentang sikap dan interpretasi sastra(wan) Indonesia modern terhadap sejarah. Perspektif modern telah menutup rapat-rapat kemungkinan karya sastra Indonesia dijadikan sumber informasi sejarah. Menyadari hal itu, mungkin juga demi mengelak dari batu-uji kebenaran faktual sejarah yang dikisahkannya, dalam “Catatan Pembuka oleh Penulis” novel itu Rida K Liamsi menulis (2007: 3):

… sekiranya di dalam novel ini terdapat nama, waktu, peristiwa, dan indikai-indikasi lainnya yang sama atau hampir bersamaan dengan nama-nama tokoh sejarah, sama dengan peristiwa, dan sama dengan waktu di mana Kerajaan Riau Lingga itu eksis, maka semuanya itu adalah suatu kebetulan, yang dimaksudkan bukan sebagai fakta sejarah, ….

Demikianlah maka Bulang Cahaya tidaklah bermaksud mengisahkan fakta sejarah Kerajaan Riau-Lingga, apatah lagi sumber informasi tentang sejarah Kerajaan Riau-Lingga itu sendiri. Sebagai sebuah novel, tentu saja ia adalah fiksi dan imajinasi. Kita menerima diktum itu, tapi bagaimanapun kita tidak mengurangi arti karya sastra modern bagi sejarah, yaitu sikap dan interpretasinya terhadap sejarah itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa Bulang Cahaya merupakan konstruksi imajinasi atas sejarah Kerajaan Riau-Lingga, yang dengan caranya sendiri mengemukakan suatu gagasan, makna, dan arti penting tentang fakta dan tokoh-tokoh historis. Dan di situlah terletak arti Bulang Cahaya bagi sejarah Kerajaan Riau-Lingga, khususnya sosok Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah, salah seorang tokoh penting —kalau pun bukan tokoh utama— dalam novel ini.

Kalau kisah Bulang Cahaya adalah fiksi, apakah tokoh-tokoh dan detail kisahnya —yang hampir semuanya merupakan tokoh historis dan kisah faktual— merupakan tokoh dan kisah fiktif belaka? Di satu sisi, mengingat beberapa tokoh dan detail kisah novel tersebut mengacu pada tokoh dan cerita yang benar-benar historis dan faktual, maka jelas tokoh dan rangkaian ceritanya tidaklah fiktif. Sultan Mahmud dalam novel tersebut, misalnya, bukanlah tokoh fiktif. Walaupun novel pada dasarnya adalah fiksi, yang kedudukannya berada di luar garis dimarkasi sejarah, karya sastra yang bersumberkan atau merujuk pada sejarah bagaimanapun memiliki hubungan referensial dengan sejarah itu sendiri. Tetapi di sisi lain, karena tokoh-tokoh historis dan cerita faktual itu dikisahkan dalam karya sastra, yaitu novel yang adalah karya fiksi dan imajinasi, maka kita tidak bisa pula mengandaikannya sebagai kisah faktual atau fakta sejarah.

Dengan demikian, fiksionalisasi sejarah dalam karya sastra modern mengandung ketegangan abadi antara fiktivitas dan faktualitas. Jalan keluar dari ketegangan ini  adalah bahwa fakta sejarah yang dikisahkan dalam sebuah novel tidaklah fiktif, tidak pula benar-benar faktual, melainkan fiksional.[9] Maka itu, fiksionalisasi sejarah mengandung masalah fiksionalitas: sejauhmana fakta sejarah diambil, digunakan, diubah, ditambah, dikurangni, dan lain sebagainya dalam sebuah karya fiksi, dan apa efek atau makna yang ditimbulkan dari itu semua. Demikianlah maka Bulang Cahaya adalah sebuah kisah fiksional yang bekerja atas dasar sifat dan karakteristik tertentu. Berbeda dengan laporan sejarah, yang kebenaran faktualnya bisa diuji atau dikoreksi atas dasar fakta sejarah itu sendiri, kebenaran faktual kisah fiksional —yang memang potensial menyimpang dari fakta— tak bisa dikoreksi dan diluruskan, “melainkan hanya bisa ditafsirkan atau dikritik” (Karlheinz Stierle, 1980: 83). Berbeda pula dengan fiksi “murni”, yang tidak memiliki hubungan atau makna referensial dengan fakta apa pun, kisah fiksional bagaimanapun memiliki makna referensial dengan sesuatu yang benar-benar faktual.

 

Konstruksi Imajinasi atas Sultan Mahmud

Membaca novel Bulang Cahaya adalah juga membaca satu-dua sisi dari sosok Sultan Mahmud: karakternya, posisi politiknya, kesulitan yang dihadapinya, langkah yang diambilnya, wibawanya, dan lain sebagainya. Dilantik sebagai sultan selagi belum genap 12 tahun, pastilah Sultan Mahmud belum memainkan peran penting dalam Kerajaan Riau hingga beberapa tahun ke depan. Tentulah seluruh tugas formal kerajaan dijalankan oleh Yang Dipertuan Muda. Dalam konteks itulah tampaknya kedudukan sultan terkesan simbolis. Namun dilihat dari kontrak politik (pembagian) kerja Yang Dipertuan Besar (Melayu) dan Yang Dipertuan Muda (Bugis) sebagai Ikrar Sumpah Setia Melayu Bugis, tugas Yang Dipertuan Besar jelas tidak simbolis (h. 50-51 dan 56). Dia menangani agama, adat-istiadat, dan pemerintahan umum. Bandingkan tugas tersebut dengan tugas Yang Dipertuan Muda, yaitu menangani pertahanan dan keamanan negeri, membawahi angkatan perang. Dengan demikian, tugas sultan lebih bersifat ke dalam sedangkan tugas Yang Dipertuan Muda bersifat keluar. Tampaknya, itu sebab peran Yang Dipertuan Muda terkesan lebih menonjol dibanding peran sultan. Bagaimanapun, pembagian tugas itu sesungguhnya menegaskan bahwa tugas sultan tak kurang penting dan strategis dibanding tugas Yang Dipertuan Muda.

Dalam Perang Riau, misalnya, Sultan Mahmud sebenarnya ingin ikut perang. “Beta pun ingin ikut berperang, menjaga marwah negeri,” katanya kepada Raja Haji. Namun sebagai Yang Dipertuan Muda dan panglima perang, Raja Haji punya pertimbangan lain. Menurutnya, sultan tak boleh jatuh ke tangan Belanda. “Kalau sampai jatuh, berarti negeri kita jatuh dan kita kalah,” kata Raja Haji (h. 82). Dengan kata lain, dalam pandangan Raja Haji, panglima perang boleh kalah, tapi sultan tak boleh ditaklukkan agar kerajaan tetap berdiri. Lebih dari sekadar memahami bahwa menangani perang memang merupakan tugas dan kewajibannya, Raja Haji bahkan menghormati kedudukan sultan sebagai simbol kerajaan. Lagipula, bukankah pertahanan dan keamanan negeri merupakan tanggung jawab Yang Dipertuan Muda? Sultan Mahmud akhirnya tidak turun ke medan perang. Tapi, saat perang berkecamuk, sultan datang juga ke Tanjung Palas melihat pertahanan dan memberikan semangat juang pasukan Riau di sana. Sultan hanya sebentar di Tanjung Palas. Atas saran Raja Haji, sultan segera pulang. Berkatalah Raja Haji pada Sultan Mahmud (h. 85),

Biarlah patik saja yang berperang. Patik sudah tua, tetapi Tuanku masih muda. Patik sudah banyak dosa, biar patik menerima hukumannya. Beta ingin syahid fisabilillah dan mendapatkan fadilah. Tidak boleh sampai kedua-dua kuasa negeri yang tewas. Lagi pula patik mempunyai keturunan dan sanak keluarga. Perlulah ada yang membimbing dan menjaganya nanti.

Telah disebutkan bahwa Yang Dipertuan Muda Raja Haji tewas dalam pertempuran tersebut. Sudah tentu ini merupakan pukulan berat bagi Sultan Mahmud. Dalam perundingan dengan Belanda di kapal perang Utrech, di samping Belanda memaksa sang sultan mengaku kalah perang, Belanda melarang sultan mengangkat Yang Dipertuan Muda dari puak Bugis. Belanda tampak marah sekali pada puak Bugis karena merekalah yang sering melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Bagi Sultan Mahmud, larangan mengangkat Yang Dipertuan Muda dari puak Bugis merupakan pukulan sangat berat. Sebab, sang sultan bagaimanapun terikat pada Ikrar Sumpah Setia Melayu Bugis. Dilemanya jelas: menjalankan hasil perundingan dengan Belanda itu berarti melanggar Ikrar —dan itu akan menyulut api konflik antara sultan dan puak Bugis; setia pada Ikrar berarti melanggar perjanjian dengan Belanda. Dan benar: ketika Sultan Mahmud akhirnya mengangkat Tengku Muda Muhammad dari puak Melayu sebagai Yang Dipertuan Muda menggantikan almarhum Raja Haji, puak Bugis bereaksi keras. Namun tanggapan sultan tak kalah keras. Sultan Mahmud mengambil sikap tegas dan tetap kukuh pada pendiriannya: dia memilih setia pada kesepakatan dengan Belanda dengan risiko terpantiknya api konflik atau ketegangan politik di lingkungan internal kerajaan. Sebagai sultan yang kalah perang melawan Belanda, tentu saja dia tidak mau ambil risiko dengan melanggar Pernjanjian Utrech.

Posisi Sultan Mahmud sebagai Yang Dipertuan Besar jelas tidak hanya simbolis, melainkan juga strategis. Kedudukannya sangat penting secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal itu terlihat tidak hanya dari “kehadiran” tokoh ini dalam banyak bagian penting cerita (peristiwa), melainkan juga dari posisi dan tindakan yang diambilnya dalam kemelut dan krisis politik kerajaan yang dipimpinnya. Bagaimanapun, dia mewarisi potensi konflik internal kerajaan, yang bahkan dia alami selagi dia muda sekali, yaitu menjelang dia dilantik sebagai Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau. Api konflik itu bisa berkobar sewaktu-waktu, dan dia berusaha sekuat tenaga meredamnya, berusaha pula menjaga keutuhan keluarga dan kerabat kerajaan demi menjaga, bahkan menyelamatkan eksistensi kerajaan itu sendiri. Potensi konflik keluarga kerajaan, yang terpolarisasi ke dalam kubu Melayu dan Bugis, kadangkala memaksa sang sultan berada dalam posisi sulit dan berat. Pada titik itu, dia bisa sangat tegas, sebagaimana dia tunjukkan dengan sikapnya setia pada Perjanjian Utrech. Dalam posisi kalah perang di mana keadaan kerajaan belum benar-benar normal dan berada di bawah tekanan Belanda pula, Sultan Mahmud dengan tegas mengambil keputusan politik yang penuh risiko.

Dalam situasi kalah perang dan berada di bawah tekanan potensi konflik internal, posisi Sultan Mahmud tampak sulit. Di satu sisi, dia harus setia pada Perjanjian Utrech dan tunduk pada Belanda, sikap setia yang sesungguhnya bersifat apa boleh buat. Di sisi lain, dia harus meredam api konflik internal yang tak pernah padam benar di lingkungan internal kerajaan. Kata-kata Sultan Mahmud berikut ini menggambarkan posisi sulitnya, ketidakberdayaannya, dan pengakuannya yang pahit bahwa Riau memang kalah perang: (h. 122):

 Tetapi, kita sudah kalah perang. Kita sudah menandatangni pernjanjian damai dengan Belanda. Belanda tidak membolehkan pihak sebelah Bugis menjadi yang Dipertuan Muda. Mereka ingin orang-orang sebelah Melayu yang menjadi Yang Dipertuan Muda.

 Tetapi, jika harus memilih antara melanggar perjanjian damai dengan Belanda dan menyelamatkan integrasi kerajaan, Sultan Mahmud jelas memilih integrasi kerajaan. Bagaimanapun, integrasi kerajaan lebih strategis dibanding setia pada Belanda. Dalam situasi di mana integrasi kerajaan terancam oleh konflik internal, Sultan Mahmud dengan tegas mengambil sikap mendahulukan menyelamatkan kerajaan dari ancaman tersebut tinimbang setia pada perjanjian damai dengan Belanda. “Perang saudara ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita semua akan binasa dan Kerajaan Riau ini akan runtuh.” Kata-kata Sultan Mahmud (h. 174) itu mengekspresikan tekadnya untuk menjaga integrasi kerajaan sebagai prasyarat utama menyelamatkan kerajaan itu sendiri dari ancaman Belanda. Maka, ketika Sultan Mahmud mengembalikan kedudukan Yang Dipertuan Muda kepada puak Bugis, sebenarnya dia menyadari bahwa setia pada perjanjian Belanda telah menimbulkan risiko sangat buruk bagi integrasi kerajaan. Pada saat yang sama, keputusan itu secara halus namun terang-terangan sesungguhnya merupakan pernyataan bahwa dia tidak harus selalu tunduk pada perjanjian Belanda itu.   

Dalam posisi kalah perang juga, keputusan Sultan Mahmud membangun kota baru dan pusat pemerintahan di Daik, Lingga, untuk sebagian menunjukkan kuatnya tekanan atau bahkan ancaman Belanda atas Kerajaan Riau, sekaligus menunjukkan tekad Sultan Mahmud untuk menjaga dan menyelamatkan Kerajaan Riau. Alasan membangun Lingga dikemukakan dalam beberapa bagian cerita (h. 97), bahkan dikemukakan oleh Sultan Mahmud sendiri (h. 124 dan 238). Sultan Mahmud tahu bahwa Lingga jauh dari pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. “Satu-satunya yang baik itu, hanya Lingga ini aman dan tenteram. Susah diserang musuh. Itulah sebab asal mulanya mengapa beta memilih Daik sebagai ibu kerajaan. Karena dulu kita dikejar Belanda,” kata Sultan Mahmud (h. 238). Dengan demikian, Lingga adalah pertahanan terakhir Kerajaan Riau sekiranya situasi terburuk benar-benar terjadi.

Dalam pada itu, perkawinan “politik” antara puak Melayu dan Bugis sebagai jalan untuk meredam potensi konflik internal kerajaan merupakan hal menonjol sepanjang cerita. Jalan itu telah ditempuh dari generasi ke generasi, juga oleh Sultan Mahmud. Konstruksi imajinasi tentang perkawinan “politik” itu menegaskan tidak efektifnya mengatasi konflik lewat jalan tersebut. Integrasi politik tidak bisa atau tidak cukup dibangun atas dasar pertalian darah. Perkawinan “politik” telah dilakukan dari generasi ke generasi, tapi toh konflik muncul lagi dan muncul lagi. Diktum lama tentang politik tampaknya berlaku di sini, yaitu bahwa politik selalu dibangun atas dasar kepentingan (politik itu sendiri). Perkawinan Sultan Mahmud sendiri dengan Raja Hamidah (Engku Puteri), yang tak lain adalah adik kandung Yang Dipertuan Muda Raja Djaafar, terbukti tidaklah meredam konflik antara Raja Hamidah sendiri dan Raja Djaafar menyangkut pengganti sultan sepeninggal Sultan Mahmud.

Tak syak lagi bahwa Bulang Cahaya merupakan fiksionalisasi sejarah Kerajaan Riau-Lingga, bahkan sejarah Melayu secara umum. Demikian juga hampir semua tokoh di dalamnya  mengacu pada tokoh-tokoh historis dan faktual. Memang, sebagaimana telah disebutkan, penulisnya menyatakan bahwa beberapa kesamaan —nama, tokoh, tempat, waktu, dan peristiwa— novel itu dengan fakta sejarah merupakan kebetulan belaka, dan bahwa kisah novel itu tidak dimaksudkan sebagai fakta sejarah. Tetapi, pernyataan itu hanya harus dibaca sebagai penegasan bahwa Bulang Cahaya adalah fiksi, bukan fakta sejarah, sehingga penyimpangan atas fakta sejarah yang sebenarnya justru bukanlah kebetulan, melainkan disengaja atau disadari sebagai cara mengemukakan suatu gagasan. Beberapa kesamaan antara novel dan fakta sejarah justru merupakan indikasi-indikasi faktual dari tokoh dan kisah fiksional novel tersebut. Dalam hal tokoh Sultan Mahmud, misalnya, indikasi-indikasi faktualnya jelas: (1) dia adalah sultan Kerajaan Riau-Lingga, yang dilantik ketika dia belum lagi 12 tahun, (2) dia mendirikan pusat Kerajaan Riau di Lingga dan bertahta di sana, (3) dia memiliki putera Tengku Husin dan Tengku Abdurrahman, (4) dia kawin dengan Raja Hamidah (Engku Puteri), (5) dia menghadiahkan pulau Penyengat kepada Engku Hamidah, (6) dia menyerahkan regelia kerajaan kepada Engku Hamidah, dan banyak lagi. Oleh karena itu, tokoh Sultan Mahmud bukanlah tokoh fiktif, melainkan mengacu pada seorang Sultan Kerajaan Riau-Lingga, yang bergelar Yang Dipertuan Besar Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud III).

Dalam arti itulah, seluruh cerita tentang tokoh Sultan Mahmud dalam Bulang Cahaya merupakan konstruksi imajinasi atas Sultan Mahmud sebagai tokoh faktual dan historis. Konstruksi imajinasi itu menegaskan beberapa hal. Pertama, tugas seorang sultan Kerajaan Riau-Lingga tidak kurang penting dibanding tugas Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga itu sendiri. Bahkan dalam banyak hal, tugas sultan lebih penting dan lebih strategis dibanding tugas Yang Dipertuan Muda, misalnya dalam meredam konflik internal. Kedua, kedudukan sultan tidak bersifat simbolis belaka, melainkan juga bersifat strategis. Sultan dapat mengambil keputusan-keputusan politik yang bisa menguntungkan atau berisiko bagi kerajaan. Ketiga, sultan adalah simbol tertinggi kerajaan, yang karenanya sultanlah yang pertama-tama harus diselamatkan dari situasi terburuk. Tak pelak lagi sultanlah yang memikirkan pertahanan terakhir kerajaan dalam situasi berbahaya, baik dari ancaman internal maupun eksternal. Keempat, akhirnya usaha sang sultan mengatasi tekanan berbagai konflik memiliki relevansi aktual bagi Indonesia hari ini. Yaitu bahwa integrasi sosial (dan politik) merupakan prasyarat tak terelakkan dalam menghadapi berbagai tantangan, tekanan, dan ancaman. Potensi dan realitas konflik, apalagi disintegrasi, selalu merupakan ancaman yang harus selalu ditangani dan terus-menerus diantisipasi.

Karena Sultan Mahmud yang dikonstruksi dalam imajinasi novel Bulang Cahaya adalah tokoh faktual dan historis, maka konstruksi imajinasi atas Sultan Mahmud adalah suatu gagasan tentang sultan yang wafat pada 12 Januari 1812 dan dikubur di Lingga itu. Gagasan mana menunjukkan supremasi sang sultan, perjuangan tak kenal lelahnya, pengorbanannya, dan usaha terus-menerusnya menyelamatkan kerajaan yang dimpimpinnya, yang berada dalam bayang-bayang kehancuran akibat berbagai masalah yang dihadapinya, khususnya tekanan dari Belanda. Dengan itu semua, kiranya Sultan Mahmud layak mendapat penghargaan sepatutnya. Salam. []

 

CATATAN AKHIR

[1] Ya, dalam arti tertentu, terutama dengan konotosi positif, konstruksi di sini saya pinjam dari teori sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann (1966), yaitu bahwa apa yang disebut realitas sesungguhnya merupakan konstruksi sosial, yang dibentuk atau diciptakan melalui proses dialektis dalam interaksi intersubjektif dalam suatu masyarakat, yaitu melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

[2] Rida K Liamsi lahir di Dabosingkep, Provinsi Kepulauan Riau, 17 Juli 1943. Sebagai sastrawan, dia menulis puisi, novel, dan esai. Mula-mula dia adalah guru Sekolah Dasar, kemudian terjun ke dunia jurnalistik sebagai wartawan majalah Tempo, Suara Karya, kemudian Riau Pos. Kini dia adalah CEO Riau Pos Group (RPG), kelompok bisnis media di bawah bendera Jawa Pos. RPG yang dibawahinya mengelola bisnis media (termasuk televisi lokal) di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nangroe Aceh Darussalam. Sebagai sastrawan, Rida memprakarasi penerbitan majalah dan buku sastra serta kegiatan kebudayaan. Di antaranya, dia mendirikan Yayasan Sagang, yang secara rutin memberikan penghargaan budaya setiap tahun sejak 1996, dan menerbitkan majalah budaya Sagang sejak 1997. Pada 22 November 2012, bersama Dewan Kesenian Riau dan sejumlah penyair dari seluruh Indonesia yang hadir khusus di Pekanbaru, Rida mendeklarasikan 26 Juli (hari lahir penyair Chairil Anwar) sebagai Hari Puisi Indonesia (tentang asal-usul dan argumen Hari Puisi Indonesia, lihat Rida K Liamsi et all. (editor [2012]). Buku puisinya adalah Ode X (1981) dan Tempuling (2008). Bulang Cahaya (2007) adalah novel pertamanya. Untuk pembicaraan tentang Bulang Cahaya  lihat Maman S. Mahayana (2007). Untuk pembicaraan tentang Bulang Cahaya dan Tempuling dari sudut pandang kebudayaan dan dunia Melayu, lihat UU Hamidy (2008). Pembicaraan lain tentang Rida K Liamsi dalam konteks kepengarangan Tanjungpinang, lihat Jamal D. Rahman et all. (2010: 149-156).

[3] Konflik kepentingan antara puak Melayu dan Bugis sebenarnya berakar jauh di jantung Kerajaan Johor-Riau, setelah Daeng Marewo bersaudara yang berdarah Bugis —atas permintaan Sultan Sulaiman, sultan Kerajaan Johor ketika itu— berhasil mengalahkan Raja Kecik yang mencoba merebut kekuasaan dengan paksa, dan berhasil membunuh ayah Sultan Sulaiman, Sultan Abdul Jalil Riayatsyah. Dengan keberhasilan itu, sesuai transaksi atau kontrak politik sebelumnya antara kedua belah pihak, yaitu puak Melayu dan keturunannya akan menjabat sultan sebagai Yang Dipertuan Besar, sedangkan puak Bugis dan keturunannya akan menjabat Yang Dipertuan Muda, maka Sultan Sulaiman pun jadi Yang Dipertuan Besar (Sultan) Kerajaan Johor-Riau, sedangkan Daeng Marewo menjadi Yang Dipertuan Muda (h. 46-51). Kontrak politik itu adalah “Ikrar Sumpah Setia Melayu Bugis” (h. 51). Pembagian tugasnya: Yang Dipertuan Muda “… memegang kendali pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan negeri”, sedangkan sultan atau Yang Dipertuan Besar “… memegang kendali pemerintahan dalam masalah agama, adat, dan pemerintahan umum…” (h. 50-51). Di bagian lain (h. 56) ditegaskan pula, bahwa Yang Dipertuan Muda mengepalai urusan ekonomi dan angkatan perang, membawahi Laksamana, Panglima Perang, dan Hulubalang. Sedangkan Yang Dipertuan Besar menangani agama, adat-istiadat, dan pemerintahan di dalam negeri, membawahi Datuk Bendahara dan Datuk Temenggung.

[4] Keputusan rapat (sultan) untuk menikahkan Tengku Buntat dengan Tengku Husin merupakan masalah tersendiri, yang menambah tensi dan konpleksitas konflik dalam struktur cerita. Tengku Buntat sudah lama menjalin asmara dengan Raja Djaafar (anak almarhum Yang Dipertuan Muda Raja Haji), namun kini keduanya tak bisa menolak keputusan tersebut. Keputusan itu sendiri didukung oleh ayah kandung Buntat, yaitu Tengku Muda Muhammad, didukung pula oleh para pembesar puak Bugis. Dan, meskipun tak pernah padam, cinta mereka akhirnya memang tidak bermuara ke ranjang pengantin.

[5] Untuk diskusi mutakhir tentang sastra Melayu-Indonesia (klasik dan modern) dalam hubungannya dengan sejarah, lihat tulisan Jamal D. Rahman,  Koh Young Hun, Agus R. Sarjono, dan G.L. Koster dalam Jurnal Kritik, Nomor 3, Tahun II, 2012, yang mengangkat tema utama “Sejarah di Hadapan Sastra”. Agus R. Sarjono menyinggung juga novel Bulang Cahaya Rida K. Liamsi.

[6] Kita tahu, dalam sastra Melayu klasik dikenal apa yang oleh para sarjana disebut sastra sejarah, di mana sastra merupakan sumber informasi sejarah, seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu, Sejarah Raja-raja Riau, Tuhfat al-Nafis, dll. Untuk pembicaraan tentang sastra sejarah ini, lihat misalnya Liaw Yock Fang (1993: 87-157), Braginsky (1988: 136-151), Siti Chamamah Soeratno (2004: 230-239), dan Henri Chambert-Loir (2004). Dan itu tidak khas Melayu dan atau Nusantara, melainkan berlaku juga di Barat. Tentang karya sastra sebagai sumber informasi sejarah di Barat khususnya Amerika, Inggris, dan Prancis, lihat misalnya Louis Gottschalk (1975: 75-77). Gottschalk antara lain menulis, “Suatu karya yang besar mengenai sopan-santun orang Perancis abad 17 telah ditulis sebagian besar berdasarkan sumber-sumber sastra.”

[7] Paling tidak ada dua model karya sastra yang mengangkat tema atau berhubungan dengan sejarah. Pertama, fiksionalisasi sejarah, yaitu sejarah ditulis dalam bentuk karya sastra, dimana sejarah merupakan isi sedangkan sastra adalah bentuknya. Jadi, pada dasarnya cerita dalam karya sastra dimaksud adalah fakta sejarah, namun ditulis dalam bentuk fiksi. Kedua, historisasi fiksi, yaitu mengaitkan fiksi dengan peristiwa sejarah tertentu. Dalam hal ini, cerita pada dasarkan adalah fiksi sebagai buah imajinasi, namun pada bagian tertentu dikaitkan dengan suatu pristiwa sejarah atau tokoh historis. Tentang ini lihat Umar Junus (1989: 113-121).

[8] Untuk diskusi tentang apa itu sejarah, tentu kita bisa merujuk pada What Is History-nyaEdward Hallett Carr yang terbit pertama kali di tahun 1961, dan sudah menjadi topik klasik dalam diskusi atau polemik tentang sejarah. Untuk ulasan tentang diskusi mengenai karya Carr ini lihat antara lain Alun Munslow (2012).

[9] Tentang batas-batas fakta dan fiksi, faktualitas dan fiktivitas, kisah fiktif dan fiksional, lihat antara lain Aart van Zoest (1980), Karlheinz Stierle (1980), dan Ignas Kleden (2004: 405-456).

 

DAFTAR PUSTAKA

Aart van Zoest. 1980. Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik. Jakarta: Intermasa.

Agus R. Sarjono. 2012. “Sejarah sebagai Harapan dan Sejarah sebagai Tantangan” dalam Jurnal Kritik, Nomor 3, Tahun II

 Alun Munslow, 2012. “Rethinking History: The Journal of Theory and Practice” dalam http://www.history.ac.uk/reviews/review/41a. Diakses 2 Desember 2012

Edward Hallett Carr. 1961. What Is History, dalam http://library.universalhistory.net/wp-content/uploads/2011/05/What-is-history.pdf. Diakses 4 Desember 2012.

G.L. Koster. 2012. “Epik Kepahlawanan dan Historiografi Modern” dalam Jurnal Kritik, Nomor 3, Tahun II. Terjemahan Sita Rohana dan Al azhar.

Henri Chambert-Loir. 2004. Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ignas Kleden. 2004. Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya. Jakarta: Grafiti.

Jamal D. Rahman et all. 2012. Dermaga Sastra Indonesia: Kepengarangan Tanjungpinang dari Raja Ali Haji sampai Suryatati A. Manan. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Komodo Books.

Jamal D. Rahman. 2012. “Sejarah di Hadapan Sastra” dalam Jurnal Kritik, Nomor 3, Tahun II

Karlheinz Stierle. 1980. “The Reading of Fictional Texts”, dalam Susan R. Suleiman and Inge Crosman (eds.), The Reader in the Text. New Jersey: Princeton University Press.

Koh Young Hun. 2012. “Sastra dan Sejarah dalam Dunia Pengkaryaan Pramoedya Ananta Toer” dalam Jurnal Kritik, Nomor 3, Tahun II

Liaw Yock Fang. 1993. Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik 2. Jakarta: Airlangga.

Louis Gottschalk. 1975. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia. Terjemahan Nugroho Notosusanto

M.C. Ricklefs. 1988. “Indonesian History and Literature” dalam T. Ibrahim Alfian et all., Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Maman S. Mahayana. 2007. “Catatan Penutup: Antara Cinta, Kekuasaan, dan Marwah” dalam Rida K Liamsi. 2007. Bulang Cahaya. Pekanbaru: Yayasan Sagang.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 1979. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Socialogy of Knowledge. New York: Penguin Books.

Rida K Liamsi et all. (editor). 2012. Hari Puisi Indonesia. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau.

Rida K Liamsi. 2007. Bulang Cahaya. Pekanbaru: Yayasan Sagang.

Siti Chamamah Soeratno. 2004. “Sastra Sejarah” dalam Edi Sedyawati et all., Sastra Melayu Lintas Daerah. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Umar Junus. 1989. Fiksyen dan Sejarah: Suatun Dialog. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

UU Hamidy. 2008. Dunia Melayu dalam Novel Bulang Cahaya dan Kumpulan Sajak Tempuling Karya Rida K. Liamsi. Pekanbaru: Yayasan Sagang.

V.I. Braginsky. 1988. Yang Indah, Berfaedah, dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19. Jakarta: INIS.

 

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah, Perjuangan, dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, di Jakarta, Senin, 10 Desember 2012

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Jamal D. Rahman

demi masa, demi kata

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

kafe sastra Jamal D. Rahman

membicarakan puisi dan cerpen anda

%d blogger menyukai ini: