Jamal D. Rahman

14 Februari 2013

Puisi, Setelah Kebebasan …

Filed under: Esai Sastra — Jamal D. Rahman @ 05:00

Oleh Jamal D. Rahman

Berthold Damshäuser mengajukan pemikiran menarik seputar puisi Indonesia mutakhir. Dalam tulisannya di Jurnal Sajak, nomor 2, 2011, dia mengatakan bahwa kebanyakan puisi Indonesia mutakhir merupakan prosa, atau paling sedikit mengandung unsur prosa yang kental. Sedikit sekali puisi yang mengeksplorasi keindahan rima, metrum, dan larik secara teratur lagi ketat, yang secara teknis dapat disebut sajak. Meskipun banyak puisi Indonesia mutakhir berlarik(-larik), namun secara sintaksis ternyata berbentuk prosa. Itu sebabnya, dengan nada masygul dosen bahasa dan sastra Indonesia pada Universitas Bonn, Jerman, itu, mengatakan bahwa, sebagaimana tersurat dari judul tulisannya, dia “merindukan puisi yang bukan prosa: merindukan sajak”.

Berthold mengakui bahwa pendapat tersebut bukanlah kesimpulan dari penelitian yang ketat, melainkan “sekadar” kesan atas perkembangan puisi Indonesia mutakhir. Meskipun demikian, kiranya kesan tersebut dapat kita terima. Dalam puisi Indonesia mutakhir memang sangat mudah kita menemukan puisi prosais; sebaliknya, relatif sulit menemukan puisi bersajak dengan larik, rima, dan metrum —apalagi jumlah kata per larik— yang teratur. Zaman estetika pantun, syair, dan gurindam telah berlalu. Ini bukan lagi zaman sajak. Ini zaman puisi, dan puisi kini adalah puisi prosa(is).

Apa sesungguhnya yang terjadi dengan fenomena kuatnya kecenderungan prosa(is) dalam puisi kita dewasa ini? Dan apa arti kerinduan kembali terhadap sajak, seperti dirasakan Berthold Damshäuser?

Sampai batas tertentu, di sini kita melihat paralelisme perkembangan puisi Indonesia mutakhir dengan perkembangan sosial-politik Indonesia dewasa ini.

Puisi Indonesia modern tumbuh dalam narasi besar “pembebasan”, yaitu semangat untuk membebaskan diri dari berbagai ikatan lama, baik dalam bidang kebudayaan maupun politik. Di paruh pertama abad ke-20, kesadaran tentang perlunya mendobrak hal-hal lama berkobar sedemikian rupa. Pada saat yang sama, berkobar pula harapan-harapan baru yang menjanjikan perubahan bagi kemajuan di berbagai bidang. Seiring dengan fajar nasionalisme yang mulai tumbuh, yang menyuarakan semangat dan perjuangan politik untuk membebaskan diri dari terali kolonialisme, muncul pula semangat untuk membebaskan diri dari hal-hal lama demi meraih hal-hal yang lebih relevan bagi tuntutan-tuntutan baru di bidang sosial dan kebudayaan. Demikianlah maka nilai-nilai lama —yang sebagiannya terlembaga dalam adat dan tradisi— yang dipandang kolot, kuno, dan membelenggu harus disingkirkan, digantikan oleh nilai-nilai baru yang menjanjikan “kemajuan”.

Puisi Indonesia modern merupakan bagian integral dari narasi besar “pembebasan” itu. Ia adalah inspirator sekaligus pendorong tumbuhnya nasionalisme, yang dalam arti itu ia ambil bagian dalam perjuangan politik melahirkan bangsa baru bernama Indonesia, sekaligus membebaskannya kelak dari rantai besi kolonialisme. Puisi-puisi Muhammad Yamin, Sanusi Pane, Chairil Anwar —untuk menyebut sebagian penyair— jelas memainkan peran di kancah politik tersebut. Dalam konteks ini, puisi (dan sastra) Indonesia modern mengemban tanggung jawab narasi besar “pembebasan politik” pada tingkat makro: mewujudkan Indonesia yang bebas dari beban politik kolonial.

Dalam pada itu, puisi Indonesia modern mengemban sisi lain dari tanggung jawab narasi besar “pembebasan”, yaitu “pembebasan budaya”, baik pada tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, pokok-soalnya adalah bagaimana puisi Indonesia modern ambil bagian dalam mendorong kemajuan di bidang kebudayaan, dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya yang mungkin digali. Hal ini mengemuka antara lain dan terutama dalam Polemik Kebudayaan, dimana gagasan tentang Barat dan Timur sebagai orientasi kebudayaan Indonesia modern diperdebatkan. Dan puisi jelas ambil bagian dalam gagasan yang dipolemikkan itu.

Yang relevan dengan konteks tulisan ini adalah “pembebasan budaya” pada tingkat mikro: kehendak penyair Indonesia modern untuk membebaskan puisi dari berbagai ikatan, ketentuan, dan konvensi puisi lama. Yakni kehendak menciptakan bentuk puisi baru, dan meninggalkan bentuk puisi lama. Ini berarti, pantun dan syair dipandang bukan saja tidak memadai lagi sebagai media ekspresi, melainkan juga tidak sejalan dengan proyek “pembebasan budaya” pada tingkat makro.

Sepintas, mewujudkan kehendak ini tampak sederhana dan seakan berjalan mulus. Amir Hamzah sering disimbolkan sebagai penutup puisi lama (Melayu) sekaligus pembuka puisi baru (Indonesia). Seakan puisi lama dan puisi baru hanya dipisahkan oleh satu garis tipis yang tegas. Kenyataannya, apa yang terjadi menunjukkan bahwa mewujudkan kehendak tersebut ternyata tidak mudah. Muhammad Yamin, JE Tatengkeng, Roestam Effendi, dan Sanusi Pane, misalnya, menulis sejumlah percobaan puisi “baru”, yang ternyata tidak seluruhnya bebas dari bentuk pantun dan syair. Secara hiperbolik dapat dikatakan, usaha membebaskan puisi dari bentuk dan ikatan lamanya tidak kalah musykil dibanding membebaskan Indonesia dari ikatan-ikatan lamanya baik di bidang politik maupun kebudayaan.

Sudah tentu Amir Hamzah dan Chairil Anwar merupakan tokoh penting pembaharu puisi Indonesia modern. Keduanya adalah sang pembebas puisi dari konvensi lamanya —setelah terlebih dahulu mereka menulis puisi bercorak pantun dan syair. Tapi bagaimanapun, apa yang dicapai baik oleh Amir maupun Chairil rupanya baru satu tahapan dalam evolusi puisi Indonesia modern dalam proyek “pembebasan” itu. Meskipun Amir Hamzah dan Chairil Anwar dinilai berhasil, proyek “pembebasan” puisi tidak lantas selesai.

Kita dapat melihat evolusi puisi kita dari pantun ke syair, ke sajak, lalu ke puisi. Dilihat sebagai kontinum, evolusi puisi tersebut menunjukkan pembebasan selangkah demi selangkah:
1. syair dibebaskan dari sampiran (pantun) —yang dipertahankan adalah bentuk larik dan rima akhir;
2. sajak dibebaskan dari sampiran dan bait empat seuntai (syair) —yang dipertahankan adalah rima (akhir);
3. puisi dibebaskan dari semuanya —yang tinggal hanya larik dan bait.

Dari semua istilah itu, puisi jelas paling bebas, dan karenanya paling memenuhi ideal proyek “pembebasan” pada tingkat mikro. Tidak mengherankan kalau belakangan istilah puisi lebik banyak digunakan dibanding sajak.

Tetapi, sekali lagi, proyek “pembebasan” belum selesai. Pada puisi, bahkan dalam apa yang disebut puisi bebas, bagaimanapun masih ada larik. Maka, dalam perkembangan berikutnya, puisi dibebaskan dari larik —secara visual dan sintaksis ia sama dengan prosa. Bisa juga, sebuah puisi terdiri dari beberapa larik, namun secara sintaksis kalimat-kalimat di dalamnya sesunguhnya bercorak prosa. Dengan kata lain, secara tipografis ia dapat disebut puisi, namun secara sintaksis sesungguhnya ia adalah prosa. Puisi jenis inilah yang menggelisahkan Berthold Damshäuser.

Kegelisahan Berthold merupakan sinyal penting. Sudah tentu ini bukan soal kian baurnya puisi dan prosa, melainkan soal sejauhmana puisi Indonesia mutakhir memaksimalkan kemungkinan estetis bahasa berikut musikalitasnya di tengah kebebasan yang dirayakannya. Kerinduannya pada sajak, yakni puisi yang tidak bercorak prosa, mengisyaratkan bahwa proyek “pembebasan” dalam puisi kini tidak efektif lagi. Kebebasan dalam puisi sudah mencapai titik jenuh: ia kehilangan elan kreatif dan produktifnya; ia kehilangan arah; ia tidak menjanjikan lagi.

Jika puisi adalah kebebasan, maka sajak adalah ketidakbebasan. Puisi bisa bebas dari rima, sedangkan sajak terikat oleh rima. Kerinduan pada sajak adalah titik-balik dari kontinum atau evolusi puisi Indonesia yang telah “kehilangan arah” dalam proyek “pembebasan”-nya. Jika kebebasan tak tentu arah dan tak menjanjikan pula, orang akan berpikir kembali tentang ketidakbebasan. Hanya ketika kebebasan benar-benar bermakna dan efektif serta produktif, kebebasan akan dibela.

Rupanya, puisi dan sajak, kebebasan dan ketidakbebasannya, adalah miniatur dari fenomena sosial-politik kita hari ini. Realitas sosial-politik Indonesia mutakhir adalah puisi bebas. Fenomena puisi dan sajak kita paralel dengan fenomena sosial-politik kita. Kebebasan sosial-politik seringkali dielu-elukan, namun tidak jarang kebebasan itu ternyata sesuatu yang hampa belaka, sehingga memaksa kita untuk berpikir kembali tentang masa lalu yang pahit. Sungguh-sungguhkah kita memilih puisi, dan meninggalkan sajak?

Mungkin memang sudah waktunya kita menimbang lagi pilihan kita atas puisi dan memikirkan kembali keagungan sajak.[]

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Jamal D. Rahman

demi masa, demi kata

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

kafe sastra Jamal D. Rahman

membicarakan puisi dan cerpen anda

%d blogger menyukai ini: